Skor rata-rata nasional IDSD 2025 berada di angka 3,5 dari skala 5, dengan rentang skor provinsi tertinggi berada di kisaran ...

KOMPAS.com - Sebanyak 6 provinsi di Papua menjadi wilayah otonomi di Pulau Papua. Dari 6 provinsi di Papua, sebanyak empat provinsi diantaranya merupakan pemekaran dari dua provinsi sebelumnya, yaitu ...

KOMPAS.com - Maluku Utara merupakan provinsi yang berada di ujung kepulauan Maluku. Ibu kota Provinsi Maluku Utara adalah Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera, pulau terbesar di wilayah ini. Masih ...

KOMPAS.com - Tahukah siswa jika Indonesia kini memiliki satu provinsi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi provinsi ke-38 di Indonesia? Jumlah provinsi di Indonesia yang bertambah karena ...

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merangkum sepanjang 2025, jumlah rumah di masing-masing provinsi yang status kepemilikannya sudah menjadi milik pribadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mempunyai satu provinsi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah provinsi di Tanah Air menjadi 38. Provinsi Papua Barat Daya mencakup enam wilayah ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia saat ini mempunyai 37 provinsi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua. Tiga provinsi baru ...

Kapanlagi.com - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki struktur pemerintahan yang terbagi dalam berbagai tingkatan administratif. Saat ini, Indonesia resmi memiliki 38 provinsi ...

Bakesbangpol Kepri mengadakan FGD pengukuran indeks demokrasi Indonesia berkolaborasi dengan Sekretariat DPRD dan BPS Kepri, ...

Keterangan gambar, Sejumlah pengunjukrasa dari berbagai elemen mahasiwa berunjukrtasa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas ...

Jakarta, Beritasatu.com - Provinsi Papua Pegunungan menjadi provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Papua yang diresmikan lewat sidang paripurna DPR RI yang diadakan pada 30 Juni 2022. Yuk, kita ...

Bupati dan pimpinan DPRD sembilan kabupaten yang terdaftar saat itu menyetujui pembentukan Provinsi Kepulauan Flores.